Sekilas...

Pengadilan Agama Takalar adalah salah satu badan peradilan dibawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, terletak di Kabupaten Takalar yang dberi kekuasaan oleh negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah serta ekonomi syari'ah.Terbentuknya Pengadilan Agama Takalar didasarkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syariah diluar Jawa-Madura yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Oktober 1957yang terdapat pada lembaran Negara Nomor 99.

Selengkapnya.....

Video Gugatan Sederhana

E-Court

 

Umum dan Keuangan

Pengumuman

BELUM ADA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Prosedur

A. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Goverment, maka instansi pemerintah (termasuk peradilan agama) harus melaksanakan prinsi-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independent), serta menjamin terjadinya interaksi anatara pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah kebijakan tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bersumber pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

C. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
Adapun jenis dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang memenuhi standar sebagai mana Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document), sebagai berikut : (Dikutip dari www.lkpp.go.id)

  • Pengadaan Barang Pascakualifikasi
  • Pengadaan Barang Prakualifikasi
  • Pengadaan Konstruksi Pascakualifikasi
  • Pengadaan Konstruksi Prakualifikasi
  • Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Satu Sampul
  • Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Prakualifikasi Dua Sampul
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Pascakualifikasi
  • Pengadaan Jasa Lainnya Pascakualifikasi
  • Pengadaan Jasa Lainnya Prakualifikasi
  • Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Non Darurat
  • Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Non Darurat
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Non Darurat
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Non Darurat
  • Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Non Darurat
  • Pengadaan Barang Penunjukan Langsung Darurat
  • Pengadaan Konstruksi Penunjukan Langsung Darurat
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Penunjukan Langsung Darurat
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan Penunjukan Langsung Darurat
  • Pengadaan Jasa Lainnya Penunjukan Langsung Darurat
  • Pengadaan Barang pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengadaan Langsung Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  • Pengadaan Jasa Konsultansi Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)
  • Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Langsung Yang Menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

LPSE

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus instansi dibawah naungan Mahkamah Agung RI secara elektronik. Perusahaan / Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami. 

Kontak

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA TAKALAR
Jalan Diponegoro, Kabupaten Takalar
Telp. 0418 - 21022
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mekanisme Prosedur

Metode Pemilihan Penyedia Barang -  Berikut akan dijelaskan tentang beberapa bagian dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah adalah sebagai Berikut :


Tata Cara / Metode Pemilihan Penyedia Barang Pelelangan

  • Pelelangan
  • Penunjukan Langsung
  • Pengadaan Langsung
  • Kontes

Sumber: Perka LKPP Nomor 6 Tahun 2012

Mekanisme Keberatan

Mekanisme Keberatan Dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang Dan Jasa

  1. Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.
  2. Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
  3. Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi:
    1. Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
    2. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau
    3. Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau
    4. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.
  4. Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut.
  5. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang;
    2. Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
    3. Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
    4. Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.
  6. Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

Januari

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Februari

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Maret

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

April

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Mei

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Juni

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Juli

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Agustus

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

September

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Oktober

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

November

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN

Desember

NO. URAIAN VIEW
1. ANGGARAN PENGADILAN
CALK 2018

DIPA 01

NO BULAN CETAK
1 JANUARI  
2 FEBRUARI  
3 MARET  
4 APRIL  
5 MEI  
6 JUNI  
7 JULI  
8 AGUSTUS  
9 SEPTEMBER  
10 OKTOBER  
11 NOVEMBER  
12 DESEMBER  

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA TAKALAR TAHUN 2017

 
NO BULAN DIPA O1 DIPA 04
1  JANUARI VIEW VIEW
2  FEBRUARI VIEW VIEW
3  MARET VIEW VIEW
4  APRIL VIEW VIEW
5  MEI VIEW VIEW
6  JUNI VIEW VIEW
7  JULI VIEW VIEW
8  AGUSTUS VIEW VIEW
9  SEPTEMBER VIEW VIEW
10  OKTOBER VIEW VIEW
11  NOPEMBER VIEW VIEW
12  DESEMBER  VIEW  VIEW

 

 

DIPA 01

PETIKAN DIPA

Ketua

  • ketua-takalr-ahmad-rifai.jpg

Waktu Pelayanan

JAM KERJA
SENIN - KAMIS JUM'AT
08.00 - 16.30 08.00 - 17.00
JAM ISTIRAHAT
SENIN - KAMIS JUM'AT
12.00 - 13.00 11.30 - 13.00
JADWAL SIDANG
SELASA - KAMIS
09.00 - SELESAI

 

263400
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
197
213
709
258991
4650
7688
263400

Your IP: 54.227.186.112
2018-12-11 19:01

Flag Counter

Laporan