WHISTLEBLOWING

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

KUNJUNGI
SIPP

Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

KUNJUNGI
e-Court

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

KUNJUNGI
Shadow
Slider
Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Takalar #Waspada terhadap segala tindak penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Pengadilan Agama Takalar

Pengumuman MA RI

Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas Pada Pengadilan Tingkat Pertama, (23 May 2019)
Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019, (22 May 2019)
Penundaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, (22 May 2019)

Berita Pengadilan

Video Gugatan Sederhana

Video Beracara

Berita MA RI

Peroleh Tambahan Anggaran Lewat Ba Bun, Ma Prioritaskan Implementasi E-court Dan Perumahan Hakim, (23 May 2019)

 

Kunjungi Sejumlah Pengadilan, Ini Fokus Perhatian Sekretaris Ma, (21 May 2019)

 

Serah Terima Pmprb Mahkamah Agung Tahap I Dari Ketua Tim Sekretaris Kepada Koordinator Assesor Rb Mahkamah Agung, (21 May 2019)

 

Pengumuman Badilag

Peningkatan Kinerja SIPP, (22 May 2019)
Pengumuman Hasil E-test Calon Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Tahun 2019, (21 May 2019)
Pertimbangan Dan Kaidah Hukum 13 Putusan Mahkamah Agung RI Oleh : Nor Hasanuddin, Lc., M.A. (20/5), (20 May 2019)

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

informasi

Secara umum tata cara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus.