WHISTLEBLOWING

SIWAS ditujukan untuk Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya.

KUNJUNGI
SIPP

Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

KUNJUNGI
e-Court

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

KUNJUNGI
Shadow
Slider
Selamat datang di website resmi Pengadilan Agama Takalar #Waspada terhadap segala tindak penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Pengadilan Agama Takalar

Pengumuman MA RI

Undangan Gladi Bersih Dan Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung Ri, (20 Feb 2019)
Humbauan Menjaga Kemandirian Dan Netralitas, (18 Feb 2019)
Undangan Gladi Bersih Dan Sidang Pleno Tahunan Mahkamah Agung Ri, (18 Feb 2019)

Berita Pengadilan

Video Gugatan Sederhana

Video Beracara

Berita MA RI

Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jayapura, (20 Feb 2019)

 

Kunjungan Kerja Komisi Iii Dpr Ri Dengan Empat Lingkungan Peradilan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur, (18 Feb 2019)

 

Ketua Ma: Pemberantasan Korupsi Bisa Dimulai Dari Keluarga, (18 Feb 2019)

 

Pengumuman Badilag

Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018, (20 Feb 2019)
Surat Dirjen Tentang Tindak Lanjut Hasil Inspeksi Mendadak, (20 Feb 2019)
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 15 Februari 2019, (15 Feb 2019)

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

aduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

informasi

Secara umum tata cara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus.